Minggu, 16 Desember 2012
MAKALAH KEDAULATAN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha esa yang hingga saat ini masih berkenan menyatukan roh dan jasad
kita. Dan nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju
manusia manusia yang berfikir sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini.
Dalam hal ini penyusun mencoba meramu dari berbagai literature menjadi sebuah
makalah.
Makalah yang membahas mengenai “AJARAN
KEDAULATAN“ ini bertujuan agar mahasiswa
atau mahasisiwi dapat lebih memahami
tentang berbagai teori kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang pernah
dikenal didunia, yang disertai dengan sejarah dan penganut-penganutnya.
Penyusun telah berupaya maksimal agar makalah
ini dapat terselesaikan dengan baik walaupun demikian tentu masih ada
kekurangan. Untuk itu penyusun menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran
dari berbagai pihak demi penyempurnaan
makalah ini, dan makalah-makalah berikutnya.
Makassar
20 november 2012
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………….i
DAFTAR
ISI……………………………………………………………………...………....ii
BAB I
PENDAHULUAN…………….………………………………………………………….….1
1.
Latar
belakang……………………………………………………………………....1
2.
Perumusan
masalah……………………………………...……………………….....1
3.
Tujuan
penulisan…………...…………………………………………..…………...1
BAB II
PEMBAHASAN…………………………………………………………………………...…2
A.
Istilah
dan pengertian kedaulatan……………………………………………….……2
B.
Macam-macam
kedaulatan…………………………………………………………..2
1.
Kedaulatan
Tuhan…………………………………………………………….3
2.
Kedaulatan
Raja…………………………………………………………...…3
3.
Kedaulatan
Negara…………………………………………………………...4
4.
Kedaulatan
Hukum…………………………………………………………...4
5.
Kedaulatan
rakyat…………………………………………………………….5
BAB III
PENUTUP…………………………………………………………………………………….6
A.
KESIMPULAN……………………………………………………………………….6
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………..…iii
BAB I
PENDAHULUAN
a.
Latar
belakang
Kedaulatan (sovereigniteit) adalah
ciri,pertanda atau atribut hukum dari Negara. Sebagai atribut Negara,
kedaulatan mempunyai sejarah yang tidak sebaya, maksudnya bahwa kedaulatan
lebih tua secara konseptual dari pada konsep Negara itu sendiri.
Kedaulatan sendiri memiliki banyak teori yang
hingga saat ini masih diperdebatkan. Dan dari para ahli banyak menyumbangkan
pikirannya dalam member anggapan mengenai kedaulatan. Seperti, Charles Benoist
menganggap kedaulatan sebagai suatu konsep yang palsu sejak semula yang
kemudian dipalsukan dalam sejarah, tanpa manfaat dan lebih-lebih lagi,
kedaultan adalah konsep yang berbahaya. Sedangkan Esmein memandang bahwa
kedaulatan sebagai suatu “chimere anarchiste”
dan kedaulatan hanya menimbulkan
pemerintahan yang berdasar kekuasaan belaka. Hal ini dapat dilakukan
pembenaran, karena semua peperangan besar dan konflik antar-negara secara umum
bersumber dari persoalan kedaulatan politik Negara yang berperang itu.
Sedangkan menurut Jean Bodin, sesungguhnya tidak terdapat kedaulatan
mutlak,yang ada hanya kedaulatan terbatas, baik kedalam maupun di luar wilayah
Negara.
b.
Rumusan
masalah
·
Apakah
pengertian dan hakekat kedaulatan yang sesungguhnya ?
·
Siapa
sebenarnya yang memegang kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara ?
·
Apa
sajakah teori-teori mengenai kedaulatan ?
c.
Tujuan
penulisan
·
Untuk
mengetahui berbagai ajaran kedaulatan yang pernah ada
·
Lebih
memahami tentang siapakah yang pantas memegang kedaulatan tertinggi
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Istilah
dan Pengertian Kedaulatan
Kedaulatan merupakan hasil terjemahan dari
kata “sovereignty” (bahasa inggris),
“ souverainete” (bahasa prancis), “sovranus” (bahasa italia). Istilah ini
diturunkan dari kata latin “superanus”
yang berarti yang tertinggi. Para pemikir Negara dan hokum pada abad
pertengahan, menggunakan makna “superanus”
dengan istilah “ summa potestas” atau
“ plenitudo potestatis” yang artinya
“kedaulatan tertinggi dari suatu kesatuan politik”
Jean Bodin (1530-
1596) merupakan bapak ajaran kedaulatan atau peletak dasar kedaulatan, menurut
Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan
tertinggi terhadap para warga Negara dan rakyatnya,tanpa ada suatu pembatasan
apapun dari undang-undang.
Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah
kekuasaan tertinggi untuk membuat hokum didalam suatu Negara yang sifatnya*:
1.
Tunggal;
berarti bahwa di dalam Negara itu tidak ada kekuasaan lainnya lagi yang berhak
menentukan atau membuat undang-undang atau hukum.
2.
Asli;
berarti bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain
3.
Abadi;
berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah
Negara
4.
Tidak
dapat dibagi-bagi; berarti bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada
orang atau badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
Kedaulatan adalah kekuasaaan yang tertinggi
dalam setiap Negara. Kedaulatan tidak mengizinkan adanya saingan. Kedaulatan
tidak mengenal batas, karena membatasi kedaulatan berarti adanya kedaulatan
yang lebih tinggi. Kedaulatan itu lengkap, sempurna, karena tidak ada manusia
dan organisasi yang diperkecualikan dari kekuasaan yang berdaulat.
B. Macam-
macam Kedaulatan
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam
Negara, dan untuk mengetahui siapakah pemegang kedaulatan itu, maka kedaulatan
dapat dikelompokkan kedalam beberapa teori kedaulatan yakni :
*) Gde panca astawa: ilmu negara & teori
Negara( Bandung cetakan 2:2012)
1. Kedaulatan
Tuhan
Teori kedaulatan Tuhan menurut sejarahnya
berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke-5 sampai abad
ke-15. Didalam perkembangannya teori ini sangat erat hubungannya dengan
perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu yaitu agama Kristen, yang
kemudian dioraganisasi dalam satu organisasi keagamaan, yaitu gereja yang
dikepalai seorang paus. Tokoh-tokoh penganut teokrasi antara lain; Agustinus,
Thomas Aquinas, dan Marsillius.
Sedangkan, menurut Ahmad Azhar Basyir,
predikat teokrasi tidak dapat diterima
sebab islam tidak mengenal adanya kekuasaan Negara yang menerima limpahan dari
Tuhan,. menurutnya kekuasaan Negara berasal dari umat dan penguasanya
bertanggung jawab kepada umat**. Menurut ajaran islam, kedaulatan hanya milik
Allah semata, dan hanya Dia-lah pemberi hukum. Dalam Negara Islam,
organisasi-organisasi politik itu
disebut khilafah. Manusia merupakan
khalifah Tuhan di muka bumi dan memiliki tugas untuk melaksanakan dan
menegakkan perintah dari pemegang kedaulatan.
2. Kedaulatan
Raja
Kedaulatan raja (the kings of souveregnty)
berarti dalam Negara itu, yang berdaulat adalah raja, raja dianggap sebagai
orang yang suci,bijaksana sehingga dianggap berbeda dengan rakyat (warga
negaranya) meskipun sama-sama manusia. Posisi raja dalam hal ini adalah sangat
kuat dan tidak ada yang menandingi pada saat itu.
Menurut Marsilius, kekuasaan tertinggi dalam
Negara berada di tangan raja, karena raja adalah wakil Tuhan atau semacam
diberi amanah dari Tuhan untuk berkuasa atas rakyat dan berhak melakukan apa
saja karena menurutnya semua tindakannya
itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. bahkan raja merasa berkuasa
menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut oleh rakyatnya atau warga
negaranya.
Kekuasaan mutlak yang ada pada raja, sehingga
terjadi penyelewengan kekuasaan kedalam tyranny.
Seperti yang terjadi di Prancis pada masa pemerintahan raja Louis IV yang
menyatakan “Negara adalah saya (I’etat cest moi)”. Pada saat itu banyak
keluarga raja yang berpesta pora diatas kesengsaraan rakyat, yang
menyebabkan rakyat tidak lagi percaya
pada kekuasaan tertinggi yang berada ditangan raja.
**)
Ahmad Azhar Basyir yang dipetik dalam: ni;matul huda, ilmu Negara(yogyakarta:
UII)
Kemudian rakyat mulai memberontak terhadap
kekuasaan raja dan mulai menyadari kekuatannya sendiri sebagai “rakyat” yang beridentitas dan berhak.
3. Kedaulatan
Negara
Dalam teori kedaulatan Negara
(staatssouvereniteit) ini menganggap Negara sebagai suatu “rechtsperson” atau
“badan hokum” yang dianggap memiliki berbagai hak dan kewajiban serta dapat
melakukan perbuatan atau tindakan hukum, tidak ubahnyaseperti juga seorang
“natuurlijkpersoon” yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang sekaligus
dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Negara sebagai badan hokum
inilah yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam kehidupan manusia sebagai
anggota masyarakat***
Menurut Georg
Jellineck yang menciptakan hukum bukan tuhan dan bukan pula raja, tetapi Negara. Adanya
hukum karena adanya Negara. Jellineck juga mengatakan bahwa hokum merupakan
penjelmaan dari kemauan Negara. Negara adalah satu-satunya sumber hokum. Oleh
sebab itu, kekuasaan tertinggi harus
dimiliki oleh Negara.
Namun ada pula yang beranggapan bahwa
kedaulatan Negara merupakan kelanjutan dari kedaulatan raja, dimana pada
pelaksanaanya yang menjadi penguasa atau yang memegang kekuasaan dalam suatu
Negara adalah raja sendiri, seperti yang disebut dengan ajaran
“verkulpringstheorie” yang artinnya Negara menjelma dalam tubuh raja.
Penganut teori kedaulatan Negara ini antara
lain Jean Bodin dan Georg Jellineck.
4. Kedaulatan
Rakyat
Menurut teori kedaulatan hukum atau rechts-souvereiniteit,
kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena
itu baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga Negaranya, bahkan Negara
itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan
perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum.
Kemudian terjadi pertentangan diantara para
ahli penganut paham berbeda yakni antara Krabbe
yang menganut teori kedaulatan hukum dengan Jellineck yang menganut paham kedaulatan Negara. Jellineck
mengemukakan teorinya “selbstbindung” yang isinya antara lain bahwa Negara
harus tunduk secara sukarela kepada hukum.
***) Gde panca astawa: ilmu negara &
teori Negara( Bandung cetakan 2:2012)
Kemudian Krabbe yang menganut aliran historis
yang pelopori oleh Von savigny, yang mengatakan bahwa “hukum timbul bersama
kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak tumbuh dari kehendak atau kemauan
Negara, maka berlakunya hukum terlepas dari kemauan Negara.” Alasan ini
dikemukakan sebbagai jawaban, bahwa kalau benar Negara yang berkuasa, apa
sebabnya Negara itu patuh kepada hokum dan dapat dihukum. Bukankah Negara
berkuasa membuat undang-undang ? bagaimana mungkin Negara yang berkuasa secara
sukarela mengikat dirinya dengan undang-undang itu.
5. Kedaulatan
Rakyat
Kedaulatan rakyat( popular sovereignty)
dimaksudkan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap kekuasaan
penguasa tunggal atau yang berkuasa. Ajaran kedaulatan rakyat mensyaratkan
adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat
dan yang dipilih langsung atau tidak langsung oleh warga Negara.
Paham kedaulatan rakyat itu sudah dikemukakan
oleh kaum monarchomachen seperti Marsilio, William Ockham, Buchanan, Hotman dan
lain-lain. Mereka inilah yang mula-mula sekali mengemukakan ajaran bahwa,
rakyatlah yang berdaulat penuh dan bukan raja, karena raja berkuasa atas
persetujuan rakyat. Ajaran kaum monarchomachen ini kemudian dilanjutkan oleh
John Locke dan kemudian J.J Rousseau.
Menurut Locke, memang rakyat menyerahkan
kekuasaan-kekuasaannya kepada Negara. Dengan demikian Negara memiliki kekuasaan
yang besar. Tetapi kekuasaan ini ada batasnya, batas itu adalah hak alamiah
dari manusia, yang melekat padanya ketika manusia itu lahir. Hak ini sudah ada
sebelum Negara terbentuk . karena itu, Negara tidak bisa mengambil atau
mengurangi hak alamiah itu.BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Polemik
tentang siapakah sebenarnya pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu
Negara,masih menjadi perdebatan para ahli, dengan mempertahankan argument
masing-masing yang kemudian menjadi tombak lahirnya berbagai teori
mengenai kedaulatan (kekuasaan tertinggi
dalam negara). Kedaulatan yang menurut istilah yang berarti kekuasaan tertinggi
dari suatu kesatuan politik atau menurut Jean Bodin kedaulatan adalah kekuasaan
tertinggi untuk membuat hukum didalam suatu Negara yang bersifat: tunggal yang berarti bahwa hanya
negaralah yang memiliki, asli yang
berarti kekuasaan yang tidak berasal dari kekuasaan lain, kemudian, abadi yang berarti memiliki kekuasaan
tertinggi dan abadi, serta tidak dapat
dibagi-bagi yang berarti bahwa kedaulataan itu tidak dapat
diserahterimahkan baik sebagian maupun seluruhnya.
DAFTAR PUSTAKA
I Gde Pantja Astawa & Suprin Na’a, memahami ilmu Negara dan teori
Negara:Bandung, refika aditama 2012
MAKALAH DEMOKRASI PANCASILA
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha esa yang hingga saat ini masih berkenan menyatukan roh dan jasad
kita. Dan nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju
manusia manusia yang berfikir sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini.
Dalam hal ini penyusun mencoba meramu dari berbagai literature menjadi sebuah
makalah.
Makalah yang membahas mengenai “DEMOKRASI
PANCASILA“ ini bertujuan agar maahasiswa
atau mahasisiwi dapat lebih memahami
tentang sejarah lahirnya demokrasi dan terkhusus DEMOKRASI PANCASILA yang
digunakan di Indonesia saat ini.
Penyusun telah berupaya maksimal agar makalah
ini dapat terselesaikan dengan baik walaupun demikian tentu masih ada
kekurangan. Untuk itu penyusun menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran
dari berbagai pihak demi penyempurnaan
makalah ini, dan makalah-makalah berikutnya.
Makassar 24 oktober 2012
Penyusun
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………...........1
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………..2
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Latar
belakang…………………………………………………………………………………3
2.
Perumusan
masalah………………………………………………………………....................3
3.
Tujuan
penulisan……………………………………………………………………………….3
BAB II PEMBAHASAN
a.
Demokrasi
1.
Pengertian
demokrasi……………………………………………………………………..4
2.
Sejarah
dan perkembangan demokrasi…………………………………………………....4
b.
Demokrasi
pancasila
1.
Pengertian
demokrasi pancasila…………………………………………………………..5
2.
Aspek-aspek
demokrasi pancasila………………………………………………………...5
3.
Perkembangan
demokrasi di Indonesia…………………………………………………..5
4.
Cara-cara
pengamalan demokrasi pancasila………………………………………….......6
BAB III PENUTUP
a.
Kesimpulan……………………………………………………………………………………8
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Latar belakang
Negara Republik Indonesia merupakan salah
satu Negara yang menganut demokrasi yang bersumber kepada nilai-nilai kehidupan
yang berakar dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan
Negara Indonesia, dihayati dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur pancasila
yang tidak lepas dari rasa kekeluargaan. Para pakar berpendapat bahwa demokrasi
pancasila itu salah satu bentuk demokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman,
karena menurut Prof.dr.drs. Notonegoro, S.H. demokrasi pancasila adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa yang berkepribadian kemanusiaan yang
adil dan beradab yang mempersatukan Indonesia dan yang berkedaulatan rakyat
2.
Perumusan
masalah
·
Apakah
demokrasi itu,dan bagaimana proses lahirnya demokrasi ?
·
Apakah
pengertian demokrasi pancasila ?
·
Bagaimana
perkembangan demokrasi di Indonesia?
·
Bagaimana
implementasi demokrasi Pancasila di era sekarang ini ?
3.
Tujuan
penulisan
·
Untuk
lebih mengetahui hakekat dan arti demokrasi
·
Untuk
lebih mengetahui bagaimana demokrasi Pancasila itu dijalankan di Indonesia
·
Agar
dapat mengimplementasikan demokrasi pancasila secara benar
BAB II
PEMBAHASAN
a.
Demokrasi
1.
Pengertian
demokrasi
Secara etimologi, istilah demokrasi berasal
dari bahasa Yunani, “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” atau “cratein”
berarti kekuasaan(pemerintahan). Konsep dasar demokrasi berartu “rakyat
berkuasa” (government of rule by the people). Istilah demokrasi secara singkat
diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat.
2.
Sejarah
dan perkembangan demokrasi
Konsep
demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hokum di
Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad 4 SM -6 M.
pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaanya, demokrasi yang di peraktekkan
bersifat langsung (direct democracy),artinya
hak rakyat untuk membuat keputusan- keputusan politik dijalankan secara
langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur
mayoritas. Di Yunani Kuno, demokrasi hanya berlaku untuk warga Negara yang resmi.
Sedangkan penduduk yang terdiri dari budak, pedagang asing, perempuan dan
anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi.Gagasan demokrasi yunani Kuno
lenyap Dunia Barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat dan
Benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Walaupun begitu, ada sesuatu
yang penting yang menjadi tonggak baru berkenaan dengan demokrasi abad
pertengahan, yaitu lahirnya Magna Charta. Dari piagam tersebut, ada dua prinsip
dasar: Pertama, kekuasaan Raja harus dibatasi; Kedua, HAM lebih penting
daripada kedaulatan Raja. Dua
filsuf besar yaitu John Locke (Inggris) dan Montesquieu (Perancis) telah
menyumbangkan gagasan mengenai pemerintahan demokrasi. Menurut John Locke
(1632-1704), hak-hak poitik rakyat mencakup hak hidup, kebebasan dan hak
memiliki (live, liberal, property). Sedangkan Montesquieu (1689-1955) menjamin
hak-hak politik menurut “Trias Politika”, yaitu suatu system pemisahan
kekuasaan dalam Negara ke dalam kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif
yang masing-masing harus dipegang organisai sendiri yang merdeka. Akibat
pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan, muncullah
kembali ide demokrasi.
b.
Demokrasi
Pancasila
1.
Pengertian
demokrasi Pancasila
Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi
berdasarkan paham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat.
Dasar Demokrasi pancasila adalah kedaulatan rakyat seperti uang tercantum dalam
pembukaan UUD 1945. Pelaksanaanya di atur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang
berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
majelis permusyawaratan rakyat.
Sedangkan menurut Ensiklopedi
Indonesia, Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa,
yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan
yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.
Aspek-aspek
demokrasi Pancasila
Adapun aspek-aspek yang terkandung dalam demokrasi pancasila antara lain
·
Aspek
material, demokrasi pancasila harus di jiwai dan di integrasikan oleh sila
sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan
demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan social
·
Aspek
formal, mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam
badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur
permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka,dan jujur untuk
mencapai kesepakatan bersama.
·
Aspek
normative, mengungkap seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi
criteria pencapaian tujuan.
·
Aspek
oktatif, mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai
·
Aspek
organisasi, mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi
Pancasila dimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.
·
Aspek
kejiwaan, menjadi semangat para penyelenggara Negara dan semangat para pemimpin
pemerintah.
3.
Perkembangan
demokrasi di Indonesia
Dalam sejarah Negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi
mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia yakni
bagaimana meningkat kesejahteraan rakyat dan membangun kehidupan social dan
politik yang demokratis seperti yang dicita-citakan. Sehingga muncullah
berbagai bentuk demokrasi yang pernah digunakan di Indonesia antara lain:
§
periode 1945-1959
(Masa Demokrasi Parlementer).Demokrasi parlementer menonjolkan peranan
parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama
perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi
kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
§
periode 1959-1965
(Masa Demokrasi Terpimpin).Demokrasi terpimpin ini telah m,enyimpang dari
demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi
rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai
politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsure
social-politik semakin meluas.
§
periode
1966-1998 (Masa Demokrasi Pancasila Era Orde Baru).Demokrasi pancasila
merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan system presidensial.
Landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945 dan Tap MPRS/MPR dalam
rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di
masa Demokrasi Terpimpin, dalam perkembangannya, peran presiden semakin
dominant terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain. Melihat praktek demokrasi
pada masa ini, nama pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik
penguasa saat itu sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidaka sesuai dengan
nilai-nilai pancasila.
§
periode 1999-
sekarang (Masa Demokrasi Pancasila Era Reformasi).Pada masa ini, peran partai
politik kembali menonjol sehingga demokrasi dapat berkembang. Pelaksanaan
demokrasi setelah Pemilu banyak kebijakan yang tidak mendasarkan pada kepentingan
rakyat, melainkan lebih kearah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai
politik dalam DPR. Dengan kata lain, model demokrasi era reformasi dewasa ini
kurang mendasarkan pada keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia (walfare
state)
4.
Cara-cara
pengamalan Demokrasi Pancasila
Ø Bidang politik
1.
Menghargai
kebebasan berpendapat, berorganisasi baik organisasi formal maupun non formal
2.
Melaksanakan
hak pilih dalam Pemilu
3.
Menghargai
kebebasan berpolitik antar sesama warga Negara.
Ø Bidang keagamaan
1.
Menghargai
cara beribadah dan dan keyakinan orang lain
2.
Menumbuhkan
sikap toleransi antar umat beragama
3.
Kebebasan
dalam mengamalkan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa
Ø Bidang ekonomi
1.
Mewujudnya
perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dalam bentuk koperasi
2.
Mewujudkan
kerja sama antar pengusaha kecil dan pengusaha besar sebagai mitra usaha
3.
Melaksanakan
kerja sama yang baik antar pengusaha bank dan pinjaman awal.
Ø Bidang keamanan
1.
Melaksanakan
piket siskamling
2.
Mengadakan
musyawarah untuk menghindari berbagai bentuk tindak kejahatan
3.
Mehindari
tindakan main hakim sendiri
Ø Bidang social budaya
1.
Memberikan
pertolongan kepada masyarakat yang mendapat musibah
2.
Menumbuhkan
rasa solidaritas, kesetiakawanan dan kepeduliaan social
3.
Membiasakan
hidup gotong royong dan musyawarah untuk mencapai mufakat
4.
Berusaha
untuk melindungi budaya khas daerah dan sebagainya.
BAB III
PENUTUP
a.
Kesimpulan
Menurut beberapa pakar, demokrasi merupakan
system pemerintahan yang paling baik hingga sekarang ini. Demokrasi sendiri lahir atas adanya kesadaran
bahwa dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara segala kebijakan dan pengambil kebijakan harus berasal dari rakyat
dan untuk rakyat. Namun apabila dilihat dari kenyataan, keterpurukan dari
berbagai sector kehidupan Negara penganut demokrasi masih sangat besar,
termasuk Indonesia.
Indonesia menggunakan system demokrasi
pancasila yang dianggap merupakan perwujudan nilai-nilai dan falsafah hidup
bangsa Indonesia yang berasaskan kekeluargaan. Implementasi demokrasi pancasila
sendiri telah di buktikan dengan sebuah proses pemilihan umum yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil.
DAFTAR PUSTAKA
Langganan:
Komentar (Atom)